MINAHASA – SEBANYAK 500 pasukan gabungan TNI POLRI bersiaga di komplek kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Minahasa dalam rangka Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, pada Senin (12/02) sore.
Kapolres Minahasa AKBP Christ Reinhart Pusung SIK mengatakan, ratusan pasukan gabungan TNI/POLRI diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan jalannya rapat pleno KPU Minahasa hingga pemilihan kepala daerah di kabupaten Minahasa.
“Pasukan gabungan dari 300 anggota POLRI dan 200 prajurit TNI ditempatkan di sini untuk menjaga keamanan para simpatisan dan pendukung kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa. Adapun satuan yang diterjunkan yakni anggota Polsek dan Polres Minahasa, satuan Brimob Sulut, dan prajurit Kodim 1302/Minahasa, Kodam XIII/Merdeka. Semua personil di tempat-tempat yang terindikasi gangguan Kamtibmas dan lokasi yang dianggap ramai pendukung paslon termasuk Posko-posko,” kata Pusung kepada awak media NusantaraNews86, usai gelar apel sore pasukan gabungan.
Disinggung mengenai lokasi yang dianggap rawan dan terindikasi akan adanya gangguan Kamtibmas, Kapolres mengatakan secara keseluruhan semua titik dan lokasi ramai pendukung maupun kantor penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati selalu disediakan personil.
“Semua tempat atau lokasi kami sediakan anggota baik dari unsur TNI maupun dari kami POLRI. Namun saat ini kami masih konsentrasi pada kantor KPUD Minahasa dan kantor panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Minahasa karena saat ini rapat pleno terbuka pengumunan hasil penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa. Setelahnya kami akan mengamankan kediaman para calon dan berlanjut di Tempat Pemungutan Suara atau TPS termasuk titik yang kemungkinan diindikasi harus dilakukan pengamanan, semisal lokasi atau tempat berkumpulnya para pendukung, posko dan lain sebagainya,” tandas Kapolres.
Kepada masyarakat, Kapolres menghimbau apa yang telah dibuat selama ini seperti selalu terjaganya keamanan dan ketertiban harus dipertahankan hingga pesta demokrasi di kabupaten Minahasa selesai.
“Menyangkut pelanggaran kampanye tetap mengikuti aturan Panwas Pemilu namun bila terjadi kriminal serahkan kepada kami pihak kepolisian,” pungkasnya.
(vendry)
