Ada ‘Kongkalikong’ Pengelolaan DD di Tumani Utara, Masyarakat Minta Mantan Hukum Tua  Bertanggung jawab 

Minsel – Dugaan penyalagunaan  Dana Desa di Tumani Utara Kecamatan Maesaan Kab. Minahasa Selatan Prop. Sulawesi Utara, yang  dilakukan oleh oknum mantan Hukum Tua (Kades.. red)  yang baru selesai masa jabatannya pada tanggal 27-12-2017, mendapat kecaman dari warga desa tersebut.

Kondisi jalan yang rusak

Beberapa proyek yang dikerjakan  di saat kepemimpinan mantan Hukum Tua berinisial VS terlihat asal-asalan. Proyek pengerjaan tersebut salah satunya pembuatan jalan sepanjang 400 m yang hanya memakai 20 drum Ter (aspal.. red)  sehingga kwalitas jalan tersebut tidak seperti yang diharapkan masyarakat karena belum lama digunakan jalan tersebut sudah rusak parah. Dan pekerjaan lain juga terjadi kasus yang sama seperti pembuatan drainase.

Ini jelas bantuan dana desa tidak berpihak kepada masyarakat karena dalam pengelolaannya sangat tidak transparan, dan  ironisnya mantan hukum tua tersebut tidak memasang baliho sebagaimana diatur dalam UU tentang keterbukaan. Masyarakatpun hanya bisa mengira-ngira karena berapa besar dana yang didapat baik di tahap pertama dan kedua tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat. Hal yang menarik juga bahwa sebagian perangkat desapun tidak tahu berapa dana bantuan desa yang diterima.

Dugaan sementara mantan Kades ‘main mata’ dengan pendamping desa kata PM yang kebetulan ada proyek drainase di depan rumahnya yang tidak beres.

 

Semua pekerjaan proyek yang didanai dari bantuan Dana Desa tidak dipasang Papan Proyek sesuai aturan. Mantan kepala desa saat di hubungi NusantaraNews lewat telepon selulernya 085340565*** tidak bisa dihubungi.

Untuk itu warga meminta aparat hukum  terkait agar bertindak tegas, “Ya selama ini pekerjaan di desa ini berjalan tidak transparan kepada masyarakat karena tidak pernah ada laporan atau pengumuman kepada masyarakat terkait anggaran berapa yang masuk dan yang sudah terealisasikan sehingga berjalan secara misterius,” tambah Sinengkeyan kepada  NusantaraNews  (30/01/2018).

 

Beberapa warga Desa Tumani Utara setelah ditemui di tempat berbeda juga mengatakan keluhan yang sama bahkan mempertanyakan papan pengumuman laporan anggaran Dandes sebagaimana aturan yang berlaku namun tidak pernah terpampang di depan kantor Hukumtua.

 

Untuk itu warga berharap agar hal ini mendapat respon dari aparat hukum juga dari pihak – pihak terkait terlebih BPK agar menyelidiki dugaan kasus penyelewengan dana desa tersebut.

 

Hal ini juga sebagai bentuk tindak lanjut masyarakat kecil terhadap pembangunan di desa dan membantu aparat hukum untuk mendapatkan informasi terhadap dugaan kasus seperti ini, sebagaimana yang sering di sosialisasikan pihak terkait kepada masyarakat agar melaporkan apabila mencurigai ada dugaan penyelewengan anggaran di desa. (Onal_m)

Related posts