Pontianak, Nusantara-news86.com – Ketua Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI) Kalbar, Muhammad Fahmi mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait penghapusan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Namun, dia mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap distribusi minyak goreng ke masyarakat.
“Penghapusan kebijakan HET minyak goreng harus diikuti dengan pengawasan skema distribusi dari produsen. Sehingga, minyak goreng bisa sampai ke tangan masyarakat dan mengantisipasi adanya permainan menjual keluar atau ekspor,” pendapat Fahmi, Senin (21/3/2022) di Pontianak.
Sebab, Fahmi yang juga Pengamat Ekonomi Untan ini berpandangan potensi terjadinya ekspor minyak goreng cukup besar. Hal itu dipicu kondisi harga jual sawit di dunia sedang melonjak.
“Kebijakan penghapusan HET dan memberikan subsidi minyak goreng curah di masyarakat juga akan mempengaruhi peluang ekspor minyak goreng ke luar negeri,” tegasnya.
Karena itu, Fahmi menyarankan agar pemerintah dan stakeholder terkait harus memikirikan alur distribusi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pengusaha maupun UMKM.
“Masyarakat dan UKM perlu difasilitasi, terlebih lagi menjelang ramadan dan idul fitri nanti. Pada saat itu, kebutuhan minyak goreng dikalangan UMKM maupun masyarakat pasti akan meningkat dibandingkan hari normal,” ujarnya.
Lebih jauh, Fahmi menyebut saat ini para pengusaha kecil hanya mengandalkan minyak goreng stok lama dan diperkirakan hanya bertahan hingga akhir bulan nanti. Sebab, mereka tidak mampu berproduksi dengan harga dan stok yang baru.
“Jika pada bulan ini mereka tidak mendapatkan harga dan stok yang sesuai, besar kemungkinan mereka akan mengurangi atau bahkan menghentikan produksi,” pungkasnya.
Editor : HD
