KEPSEK KOTA PALEMBANG RESAH WAJIB SETOR DANA BOS ?

Palembang – Beberapa orang Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang Provinsi Sumsel mengeluh. Masalahnya setiap kali mereka mendapat kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diwajibkan menyetor ke Dinas sebesar 20 persen dari jumlah dana yang diterima.

Menurut beberapa Kepala Sekolah yang tidak bersedia disebutkan namanya ketika dihubungi NN, dengan nada yang hampir sama mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOS.
Karena uang 20 persen yang disetorkan ke Dinas tidak ada dalam mata pasal pengeluaran. Terpaksa kami membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara fiktif, seperti memperbanyak jumlah barang yang dibeli dan me – mark up harga untuk menutupi anggaran 20% yang disetorkan, ujarnya.
Di tempat terpisah, salah satu Kepala Sekolah yang lain ketika ditemui NN mengatakan, dikhawatirkan bila suatu saat nanti ada audit laporan keuangan dan ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan, sudah pasti yang menjadi tumbal untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana adalah Kepala Sekolah, katanya.
Menanggapi wajib setor dana BOS 20 persen, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang Ahmad Zulinto S.Pd, MM ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa (22/8) mengatakan “Setoran dana BOS merupakan isu klasik. Saya sudah lama menunggu laporan dan bukti penyetoran Dana BOS itu kepada siapa? Supaya jelas bagian mana yang meminta setoran tersebut,” kata Zulinto.

“Saya sudah capek melakukan pembenahan di intern Dinas, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau sampai terjadi kita malu”.
Zulinto menambahkan, hampir setiap hari melakukan kunjungannya ke beberapa sekolah dan saya bilang ke Kepala Sekolah jangan ada lagi biaya yang membebani siswa, seperti jual-beli buku pelajaran dan LKS.
Dalam kunjungannya ke beberapa sekolah, ada diantaranya ditemukan hal-hal mengganjal, lalu saya kumpulkan semua murid dan saya tanyakan “Apakah kalian masih membeli buku pelajaran di sekolah?” Mayoritas siswa tersebut menjawab tidak, tetapi ada beberapa siswa/i mengaku memfotokopi buku dan memakai biaya sendiri. Di saat itu juga saya tegur Kepala Sekolah itu “Kan ada Dana BOS! Agar tidak membebani siswa”. Ada sekolah lainnya membuat atribut tanda kelas dan atribut tersebut dibayar sebesar Rp. 5000/siswa. Langsung saya tanyakan ke Kepala Sekolah “Apakah dengan tidak memakai atribut siswa tersebut tidak naik kelas?” Jawabannya tidak. Saya bilang untuk apa bila tidak ada pengaruhnya, itu memberatkan siswa.
Bagi siswa yang mampu, uang 5000 tidak masalah bagi mereka, tetapi bagi yang kurang mampu itu sangatlah berarti. Kata Zulinto.

Penulis : Rosihan Anwar & Siti/SUMSEL

Editor & Publish : Eny

Related posts