Marak Penambangan Tanah Timbunan Resahkan Masyarakat

Banyuasin – MARAKNYA Pembangunan perumahan elit di kawasan Jakabaring Palembang tidak dapat dipungkiri berdampak terhadap perusakan lingkungan dan ekosistem di daerah sekitarnya. Kebutuhan tanah timbunan yang cukup besar membuat aktifitas penambangan tanah timbunan kian merajalela.

Perumahan elit OPI Regency ll, Palembang.

Contohnya seperti yang terjadi di Desa Tanjung Merbau (Dusun Merbo) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (SUMSEL). Kebun-kebun karet masyarakat kini sudah menjadi kubangan, tanah dikeruk sedalam enam sampai tujuh meter oleh CV. AFNI bersama pengusaha perumahan elit OPI Regency ll dengan cara memanfaatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Adat, Kadus, Sekdes, oknum preman dan calo-calo tanah untuk membujuk masyarakat agar mau menjual tanah kebun mereka.

Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Banyuasin beserta Instansi terkait seperti Dinas Pertambangan dan Badan Lingkungan Hidup serta Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL.PP) seperti tidak berdaya untuk melakukan pencegahan terhadap perusakan lingkungan, sejak dihapuskan Izin penambangan Golongan C.

Perusahaan yang bergerak di bidang tanah timbunan tidak miliki Izin Usaha Penambangan (IUP) sebab, untuk mendapat Izin Usaha Penambangan melalui jalan berliku dan harus melalui berbagai persyaratan.

Untuk mendapat Izin Usaha Penambangan (IUP) Perusahan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Sumsel, Izin Amdal dari Badan Lingkungan Hidup yang sulit didapat, serta Izin Amdal Lalu lintas rumit dan persetujuan dari masyarakat di lokasi tambang.
Dengan dihapusnya Izin Penambangan Golongan C, masalah penambangan terutama penambangan tanah timbunan menjadi lahan Pungli bagi oknum –oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hasil pantauan wartawan di lapangan perusakan lingkungan yang paling parah terjadi di Desa Tanjung Merbau (Merbo) Dusun Talang Tengah, Talang belukar, dan di lokasi depan Yayasan Pondok Pesantren Hidayahtullah.
Yang lebih memperhatinkan lagi, pemilik tambang galian tanah timbunan ini ternyata adalah Kepala Desa Tanjung Merbo bernama Agen. Sebagai Kepala Desa setempat seakan dirinya tidak mau peduli dengan kerusakan lingkungan akibat dari ulahnya. Kendati aparat penegak hukum sudah pernah melakukan penertiban, tapi Kepala Desa Tanjung Merbo ini seperti tidak menggubris.

Masalah  yang timbul yaitu jalan menjadi rusak karena mobil pengangkut tanah berlalu lalang dengan melebihi kapasitas, debu, tanah berceceran di jalan yang membahayakan pengguna jalan lain. Bahkan beberapa kali sopir pengangkut tanah menabrak beberapa warga hingga nyawa 7 orang melayang dalam 3 kejadian.

Adenia pemilik Yayasan Pondok Pesentren Hidayatullah Desa Tanjung Merbo meminta pemerintah dan aparat penegak hukum dan pihak berwenang jangan diam saja. Menurutnya masalah lingkungan hidup adalah masalah serius. Gubernur dan bupati jangan cuma duduk manis, hanya sibuk berkampanye, masyarakat Kecamatan Rambutan kini sudah resah kerena ulah Kepala Desa Tanjung Merbo.

“ Lingkungan daerah ini sudah rusak karena maraknya aktifitas penambangan tanah timbunan yang didalangi Agen Kades Tanjung Merbo pemilik lokasi tambang. Dulu Agen membeli tanah daerah ini alasannya untuk membuat kebun, bukan untuk tambang galian tanah,” ungkap Adenia.

Sekjen Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Forum Keadilan RI (DPP.FK.RI) ikut bicara, “Tambang galian tanah milik Kepala Desa Tanjung Merbo adalah tambang ilegal, tambang tanpa surat izin usaha pertambangan, sama sekali tidak memiliki izin apapun. Termasuk persetujuan masyarakat  desa sekitar,”tegasnya.

Lakoni,SH mantan camat Rambutan mengatakan sewaktu menjabat camat di daerah itu dia tidak pernah merekomendasikan kepala Desa Tanjung Merbo dan saya tidak ikut campur soal bisnis tambang galian tanah milik Agen Kepala Desa Tanjung Merbo itu, tegasnya.

(Rosihan Anwar/Sumsel)

Related posts