MENAKAR KEKEBALAN HUKUM KETUA DPR ?

Jakarta, 25  November 2017 –  Hampir satu bulan terakhir kita disuguhkan dengan kehebohan penetapan kembali sebagai tersangka terhadap Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 31 Oktober 2017.

Menjadi heboh karena posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dipertaruhkan nasibnya pasca penetapan tersangka terkait keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Satu hal yang cukup menyita perhatian terkait kasus ini adalah pernyataan Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang menyatakan bahwa kliennya memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Serta diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan aparat penegak hukum harus mengantongi izin presiden untuk memeriksa anggota DPR. Sehingga, Kuasa Hukum menilai KPK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa kliennya.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait bagaimana keberlakuan hak imunitas yang melekat pada Anggota DPR, penting bagi kita untuk mengetahui apa arti dari Imunitas dan apa itu hak Imunitas ?

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI], Imunitas dapat diartikan sebagai kekebalan, sedangkan arti Hak Imunitas berdasarkan KBBI adalah (1) hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan; (2) hak para kepala negara, anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang dilalui atau negara tempat mereka bekerja; hak eksteritorial.

Bila kita cermati ketentuan terkait Hak Imunitas anggota DPR diatur secara khusus pada pasal 224 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Undang-Undang MD3] yang berbunyi sebagai berikut:

  • 1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
  • 2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
  • 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kasus yang membelit Ketua DPR adalah adanya dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), hal mana dugaan kejahatan Korupsi ini tentunya nanti wajib dibuktikan terlebih dahulu di muka Pengadilan.
Namun terlepas dari hal itu, Hak Imunitas yang melekat pada Ketua DPR tidak dapat serta merta diterapkan pada pada kejahatan korupsi, hal ini dikarenakan Korupsi merupakan jenis kejahatan khusus atau extraordinary crime. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa korupsi merupakan kejahatan internasional sesuai dengan United Nations Convention Againts Corruption yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Korupsi merupakan kejahatan Internasional yang merupakan bagian dari hukum pidana internasional substantif, yang salah satu unsurnya adalah pertanggung jawaban pidana individu tidak tergantung pada jabatan yang melekat pada seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab pidana individu tidak dapat diasosiasikan dengan jabatan yang sedang dimiliki.

Sehingga pernyataan bahwa Ketua DPR memiliki kekebalan hukum dan karenanya tidak dapat diproses secara hukum adalah pernyataan yang keliru dan obscuur, dan sangat bertentangan semangat pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang berdimensi internasional. Sehingga proses pengusutan terhadap saksi maupun pelaku tidak mengenal korelasi jabatan resmi yang sedang dimiliki oleh individu tersebut. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dimiliki oleh hukum Indonesia yakni Equality before the law adalah asas persamaan di hadapan hukum, dimana didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap Individu. Asas ini berlaku bagi siapapun yang telah terbukti melakukan tindak kejahatan, maka harus bersedia menanggung konsekuensinya.

Penulis: Ojak Situmeang, S.H, M.H, C.L.A
Founding Partner – Law Firm Tobing Situmeang & Partners
Biro Hukum NN

Related posts