KOTA BEKASI, 13/8/2017 – Warga Perumahan PU Sapta Taruna IV menilai pelaksanaan proyek Kementrian PUPR yang dikerjakan oleh PT. Runggu Prima Jaya dengan anggaran APBN ‘asal-asalan’, karena pekerjaannya tampak tidak terarah dalam pelaksanaannya (acak-acakan).
Pasalnya, belum selesai satu titik, sudah pindah ke titik yang lain. Apa lagi proyek ini di komplek, merupakan tempat tinggal yang banyak aktifitas anak-anak, semestinya pihak PT Runggu Prima Jaya sudah bisa memperkirakan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, agar tidak mengganggu aktifitas warga yang berlalu lalang, bahkan agar bisa segera dimanfaatkan. Demkian disampaikan beberapa warga ke Nusantara news.
Berkaitan dengan itu, seorang warga yang kebetulan salah satu pensiunan PU Kota Bekasi, Parwoto, berniat akan ke Satker (Satuan kerja) perihal proyek tersebut. Dirinya bermaksud akan menanyakan teknis pekerjaannya, karena menurut pengakuan Parwoto orang dari Satker sendiri tidak pernah ke lapangan.
“Saya berniat ke Satker perihal ini, mau menanyakan teknis pekerjaannya. Lagian, kok gak ada ya orang dari Satker yang datang mengecek ke lapangan,” ucap Parwoto ngedumel.
Parwoto menilai ,”Tenaga yang bekerja banyak, namun penyelesaian kok lama dan tidak terarah,” imbuhnya.
Demikian pula warga RT 07 juga mengeluhkan pekerjaan yang acak-acakan ini. “Kami tidak menghambat tapi tolong lah selesaikan dulu baru pindah ke yang lainnya,’ tegas ketua RT 07 (Hipni).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, diduga kuat PT. Runggu Prima Jaya menggunakan batu bekas dalam pengerjaan proyek saluran di perumahan tersebut. Masalah inipun diketahui ketua RW 07, Sutedi. “PT. RPJ menyatakan bahwa stok batu di gudang mereka habis, akhirnya mereka menggunakan batu bekas,” ucap Rw 07.
Seharusnya pelaksanaan proyek sudah siap semenjak lelang dimenangkan. Kecuali memang ada niat untuk menggunakan material yang sudah bekas.
Selain penggunaan batu bekas, produk tak bermerk (polos) juga jadi perhatian warga. Padahal sebelumnya warga sangat antusias menyambut proyek ini, apalagi proyek langsung dari Kementerian PUPR ( Angaran APBN), namun oleh karena tampak dari awal pelaksanaan ditengarai terdapat beberapa kejanggalan sehingga warga harus mengawasi secara serius agar program positif yang dikucurkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi tepat sasaran.
Penulis : Ain Syam
Editor & Publish : Eny
