Banten – Sejak dilantik sebagai gubernur Provinsi Banten 12 Mei 2017 lalu H.Wahidin Halim sepi pemberitaan negatif. Baru kali ini mungkin kepemimpinannya dikritisi oleh beberapa organisasi kemasyarakatan wilayah Banten.
Bertempat di Gedung Dinas PUPR dan Biro Aparatur pemerintah Provinsi Banten para demonstran berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya. 14/9/2017.
“Agar supremasi hukum ditegakkan demi manjaga jangan sampai terjadi indikasi kolusi dan nepotisme di provinsi Banten,” jelas Drajat selaku ketua LSM DPP LKIN.
” Meminta agar Dinas PUPR dan Biro Aparatur Pemerintah provinsi Banten tidak semena-mena memainkan regulasi semuanya dan menurut selera keinginan kelompok yang akan berimbas kolusi dan nepotisme sudah pasti mendekati indikasi korupsi,” paparnya.
” Kami tidak akan berhenti, akan terus menyuarakan hingga Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten dengan membawa beberapa berkas laporan dugaan korupsi penyelewengan beberapa tender proyek yang sedang berjalan di provinsi Banten,” cetusnya.
“Kepada penyidik kejaksaan agar mampu terciptanya supremasi hukum yang seadil-adilnya serta tanpa pandang jabatan, menyelidik dugaan adanya pelangaran yang terjadi di Dinas PUPR Orovinsi Banten,” tutupnya.
Penulis : BOB
