Pemkot Manado Dukung Upaya Cegah Korupsi

MANADO – WAKIL Ketua (Waka) KPK Basaria Panjaitan menegaskan para Kepala Daerah di Sulawesi Utara (Sulut) harus berbangga dengan jabatan yang dipercayakan rakyat. Namun, para kepala daerah harus berani dan berkomitmen cegah tindak pidana korupsi. Pasalnya, kesempatan untuk melakukan korupsi kerap mengintai para pejabat.

Jejeran bupati dan walikota se Sulut

“Dalam program Kosurga atau koordinasi, supervisi dan pencegahan, KPK mendorong supaya para kepala daerah mempunyai keberanian serta memiliki kemauan untuk melaksanakan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jangan sampai ada niat untuk melakukan korupsi. Kesempatan ada di sekeliling kita, tetapi niat harus diarahkan ke arah yang baik,” ujar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Utara di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Manado, pada Rabu (21/02) pagi
Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, lanjutnya, kepala daerah harus memiliki kemauan dan kemampuan dalam pemberdayaan pajak daerah.

“Sering terjadinya tindak pidana korupsi dikarenakan tidak adanya transparansi, kegiatan tidak sesuai spesifikasi dan tidak independen karena adanya intervensi kepala daerah serta gratifikasi terhadap pelayanan publik. Sebaiknya semua urusan perijinan harus diintegrasikan kedalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA yang hadir dalam Rakor tersebut berpendapat bahwa pemerintah Kota (Pemkot) Manado mendukung upaya KPK dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah di Sulut.
“Saya kira ini adalah upaya yang sangat baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi dilingkup pemerintah daerah. Pemerintah Kota akan tetap konsisten dan mendukung upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK,” ujar Lumentut didampingi Sekretaris Kota (Sekot) Manado Sekot Drs Rum Usulu.

Rakor yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan pembicara Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Wahyuni, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili Deputi Bidang Pengawasan Penyelengaraan Keuangan Negara Drs Gatot Darmasto dan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Fadli Arif.
Usai pemaparan, kegiatan diakhiri penandatanganan komitmen oleh Walikota/Bupati dan Ketua DPRD se-Sulut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw serta Muspida Sulut bersama pimpinan KPK dan lembaga pengawasan lainnya.
(vendry)

Related posts