Perseteruan Wartawan dan Oknum Staf Desa Berakhir Damai

TANGERANG SELATAN – Beberapa hari lalu kembali terjadi aksi preman dari oknum staf Kelurahan Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan. Oknum tersebut memiting leher, mengusir dan mengajak duel wartawan R  dan A dari 2 media online.

Menyikapi masalah tersebut,  pada tanggal 4 Desember 2017 telah diadakan pertemuan antara oknum dengan korban (wartawan R dan A) yang berlangsung cukup lama.  Pihak kelurahan yang diwakili Kasie Pemerintahan Hasbullah dan di dampingi Babinsa serta petugas Polsek  Pondok Aren telah menemukan titik terang meski ada beberapa persyaratan yang dilontarkan saat mediasi kedua belah pihak.

Sedangkan korban didampingi oleh Ketua Umum Akrindo Maripin Monte, Sekjen AWDI Budi Wahyudin, Ketua Setnas FPII Opan, dan Pemred Nusantara News (Jefry Manopo)  menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah ini.

Dikatakan Hasbullah, semua hanya missed komunikasi dan tidak lepas dari khilaf. “Saya mewakili seluruh petinggi maupun staf kelurahan Pondok Kacang Timur dengan kerendahan hati meminta maaf kepada teman-teman wartawan semua atas terjadinya insiden  ini,” ucap Hasbullah.

Jefry Manopo mengatakan bahwa, “Setiap wartawan dalam tugas liputannya dilindungi UU RI no 40 tahun 1999 tentang Pers.  Jadi jika ada kekerasan yang dialami wartawan dalam tugasnya,  maka kami akan menuntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Para mitra pers tidak perlu takut memberikan penjelasan kepada wartawan,  jika tidak ada hal yang ditutup-tutupi.”

Maripin Monte juga menyampaikan hal serupa serta tetap bersinergi untuk membangun kepribadian yang lebih baik.

Begitu juga yang dilontarkan Budi Wahyudin bahwa sejatinya pers adalah sebagai pencari informasi untuk diwartakan guna mencari kebenaran. Hal-hal seperti ini harus disikapi dengan bijak dan tetap berpegang pada fungsinya masing masing.

Sebagai produk etika, tidak ada pemberitaan yang keluar dari kode etik jurnalis. Hal itu diucapkan Opan sebagai alternatif komunikasi agar dipahami bersama. Ia juga mengatakan pentingnya keterbukaan dan humanis yang sehat antara pers dengan instansi maupun institusi.

Akhirnya mediasi pun tercapai dengan syarat  menghadirkan oknum pelakunya dan  si oknum meminta maaf langsung kepada korban. Pihak kelurahan juga diminta lebih memahami fungsi jurnalis dan jangan bergaya seperti preman dan arogan, sehingga akan menimbulkan dampak yang negatif. (Arman)

Related posts