Surat Pembatalan Sertifikat Tak Berdasar, MUJINEM GUGAT KAKANWIL BPN SUMSEL

Palembang – Mujinem (55) warga Jln. Residen H. Najamudin Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, menggugat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang sehubungan pembatalan dua sertifikat tanah atas nama Mujinem.

Gugatan Mujinem terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan nomor perkara: 55/G/2017 TUN tanggal 15 Agustus 2017. Dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan mengungkapkan, pembatalan dua sertifikat tanah atas nama dirinya yang dikeluarkan secara sepihak oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan dianggap Perbuatan yang tidak cermat dan tidak berdasar, juga bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan serta, melanggar azas keadilan, azas kepastian hukum, azas kewajaran umum pemerintahan yang baik. Akibat perbuatan yang ceroboh penggugat dan keluarga dirugikan
Berdasarkan gugatan Mujinem, Kamis 28 September kemarin Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang diketuai Hastin Kurnia Dewi SH, MH didampingi Hakim Anggota Riduan Akhir, SH, MH , Dwika Hendra Kurniwan SH, MH, Panitra Pengganti Alkodar SH, MH, menggelar sidang perdana perkara nomor: 55/G/2017 TUN. Mujinem menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan mengenai surat pembatalan dua sertifikat tanah atas nama Mujinem kepada pejabat pertanahan tersebut.
Usai menerima tanggapan tertulis kuasa hukum Kakanwil BPN Sumsel, sidang berlangsung sekitar 15 menit itu, ditutup Ketua Majelis Hakim Hastin Kurnia Dewi, SH, MH. Sidang dinyatakan ditunda sampai hari Kamis (5/10) mendatang untuk mendengar pembacaan duplik penggugat.
Berdasarkan dalil-dalil gugatan itu, Mujinem memohon agar mejelis hakim dalam amar putusannya menyatakan, surat Kakanwil BPN Sumsel Nomor 01/PBT/BPN-16/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pembatalan dua sertifikat tanah masing-masing Nomor 7460 dan sertifikat nomor 7461 atas nama Mujinem batal dan tidak sah.
Menurut Purwanto salah seorang keluarga penggugat, keluarnya surat pembatalan secara sepihak berdasarkan permintaan oknum yang menginginkan lahan tersebut, dengan cara diduga menggunakan dokumen-dokumen tanah palsu.
Yang anehnya lagi Kata Purwanto surat pembatalan tidak diberi tahu kepada penggugat. “Penggugat baru tahu dua sertifikat itu dibatalkan, setelah puluhan orang suruhan Syahziar Syaarani yang dikawal aparat datang ke lokasi merobohkan pagar dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut ketika ditanya apa dasar mereka mengusai lahan milik penggugat? Mereka menujukkan fotokopi surat pembatalan sertifikat yang dikeluarkan Kakanwil BPN Sumatera Selatan“. Kata Purwanto.
Tanah yang menjadi pokok perkara masing-masing seluas 1.307 meter dan 2.343 meter terletak di Jalan Ogan/Siak Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Menurut penggugat, tanah tersebut merupakan warisan dari orangtua mereka bernama Sujadi dengan surat Hibah yang ditandatangi pada tanggal 3 Oktober 2013. Berdasarkan surat hibah itulah, surat tanah itu ditingkatkan menjadi dua sertifikat.
Mujinem dalam gugatanya menambahkan, bahwa selama lahan itu dalam kekuasaannya dipelihara dengan baik, dipagari dengan bambu dan seng di atas lahan ditanami dengan pisang, pohon palm dan  tumbuhan lainnya. Selain itu telah dibuat jalan umum selebar 150 meter, jadi lahan itu bukan lahan terlantar! “ ujarnya.
(ROSIHAN-SUMSEL)

Related posts