TERSANGKA KORUPSI DANA HIBAH Rp. 2,1 M MENDAPAT PERLAKUAN ISTIMEWA JPU KEJATI SUMSEL

Palembang – Jika boleh mengutip istilah orang Medan, Hepeng yang ngatur negoroun (uang yang ngatur negara) mungkin juga ada benarnya. Bila diamati, proses kasus perkara korupsi dana hibah Rp. 2,1 Miliar tahun 2013 yang melibatkan 2 mantan pejabat Pemprov Sumatera Selatan dengan tersangka Ikhwanudin (Mantan Kepala KESBANGPOL Sumsel) dan Laonma PL Tobing (Mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumsel) yang kini duduk di kursi “pesakitan” Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
Permasalahannya, kasus perkara korupsi ini sejak awal kental dengan aroma “main uang”. Sebab, sejak kasus ini mencuat ke permukaan dari proses penyidikan sampai ke tingkat pengadilan, dua mantan pejabat yang menjadi tersangka tidak pernah ditahan. Setelah beberapa kali sidang di pengadilan negeri, barulah majelis hakim Tipikor Pengadilan Kelas 1 Palembang yang diketuai Saiman, SH, MH di persidangan beberapa waktu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menahan dua tersangka tersebut di Rumah Tahanan Pakjo, Palembang.
Walaupun sudah ditahan, dua tersangka kasus perkara korupsi tersebut masih saja mendapat perlakuan istimewa dari Jaksa Penuntut Umum. Pelaku korupsi itu, khususnya Ikhwanudin setiap menghadiri sidang masih menggunakan mobil dinas tanpa pengawalan. Tidak seperti tersangka korupsi lainnya.
Ketika dikonfirmasi, salah seorang jaksa yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, bahwa tersangka yang bernama Ikhwanudin pegangan Ibu Rosmaya, SH, MH juga Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.
Ketika dikonfirmasi kepala biro NN Sumatera Selatan kepada jaksa yang bersangkutan ia mengatakan, semua masalah itu merupakan tanggungjawab salah seorang jaksa yang merupakan teman satu tim dengannya.
Terungkapnya kasus korupsi Rp. 2,1 miliar tahun 2013 dari hasil audit tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan auditor BPK ditemui 4 item penyimpangan, dari 4 item itu negara dirugikan Rp. 2,1 miliar.
Menurut keterangan Lukman Hakim supervisor auditor BPK di muka persidangan sebagai saksi ahli mengatakan, dari 4 item penyimpangan:
Yang pertama, ditemui pencairan dana fiktif sebesar Rp. 150 juta. Nama penerima bantuan dana tersebut tidak jelas.
Yang kedua, pencairan dana sebesar Rp. 180 juta untuk bantuan musholla dan masjid. Sedangkan musholla dan masjid yang diberi bantuan dana tersebut tidak ditemukan.
Yang ketiga, tidak ada penunjukan SKPD terkait oleh Gubernur untuk mengevaluasi usulan dana hibah sehingga melanggar Permendagri no. 33 pasal 8 ayat 1.
Penyimpangan keempat, pencairan dana KUA-PPAS tidak didasarkan konsultasi dari SKPD dan juga tidak mendapat dari PAPD sesuai dengan pasal 8 ayat 3 & 4 dan pasal 9 ayat 1 Permendagri. Adanya penyimpangan lainnya, seperti penetapan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tanpa mempertimbangkan evaluasi dari Mendagri, meminta pemerintah provinsi melengkapi usulan tertulis dan melengkapi rekomendasi dari SKPD serta besaran penerima bantuan dana hibah.
Selain itu juga ditemukan penyimpangan lain yaitu pemberian bantuan dana hibah terhadap LSM yang tidak sesuai dengan persyaratan minimal. LSM menerima bantuan dana hibah minimal sudah terdaftar selama 3 tahun di KESBANGPOL, dari total pagu anggaran dana hibah Provinsi Sumsel tahun 2013 sebesar Rp. 21 triliun.

Penulis : Rosihan

Editor & Publish : Eny

Related posts