Tingkatkan Mutu, Komite Sekolah Harus Maksimalkan Perannya

Tangerang Selatan – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan revitalisasi peran Komite Sekolah dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Melalui Permendikbud tersebut, diharapkan seluruh Komite Sekolah dapat memaksimalkan perannya dalam peningkatkan mutu sekolah dengan menerapkan prinsip gotong royong, baik dalam penggalangan dana, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan

“Terbitnya Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 ini, untuk meningkatkan dan mendorong mutu layanan pendidikan, sehingga perlu revitalisasi fungsi dan peranan Komite Sekolah, serta komite harus mengikuti aturan yang ada ” kata Plt. Kadis. Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangsel, Drs. Taryono, M.Si pada hari Jumat 11 Agustus 2017.

Menurutnya, masyarakat juga bisa dilibatkan dalam pendanaan pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

“Dalam hal ini, Komite Sekolah dapat mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan dan sumbangan pendidikan,” katanya, saat ditemui Nusantara News, di ruang kerjanya.

Kepala sekolah masih banyak yang belum memahami tentang Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

“Komite Sekolah berkedudukan di tiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2,3) Permendikbud itu

Dia menjelaskan, dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

“Kemudian yang dimaksud dengan Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan,”

Dalam Permendikbud ini juga mempertegas bahwa Komite Sekolah dan satuan pendidikan  dilarang melakukan  pungutan terhadap peserta didik.

“Penggalangan dana berupa sumbangan dan bantuan pendidikan juga tidak boleh memberatkan orang tua/wali yang tidak mampu,”

Drs. Taryono, M.Si berharap, Permendikbud tersebut bisa meningkatkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat satuan pendidikan melalui peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dan sumbangan pendidikan oleh Komite Sekolah.
Penulis : SIMON

Editor & Publish : Eny

Related posts