Politisi muda Golkar siap mengalihkan dukungannya ke cagub lain
Said effendi, SH seorang sosok politisi muda partai berlambangkan beringin sebagai pengurus DPD I Golkar provinsi Jambi secara tegas menyatakan sikap terhadap dukungan calon gubernur Jambi mendatang 2020-2024.
Selain menjadi tokoh muda milenial di partainya, beliau juga alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga saat ini dirinya masih mengemban profesi sebagai advokat/pengacara yang menahkodai himpunan pengacara muda Jambi.
Paska terpilihnya CE (Cek Endra) bupati Sarolangun sebagai ketua Golkar provinsi Jambi secara aklamasi, beliau (CE) diusungkan partai Golkar sebagai calon gubernur akan datang, namun entah mengapa sosok muda ini mengalihkan dukungannya kepada calon gubernur lain dan diyakini akan menggerus suara CE
Apa alasannya?..?…
Said Effendi saat dijumpai Nusantaranews di kediamannya berlokasi di kawasan penyengat rendah kota Jambi, menjelaskan bahwa secara prinsip dalam kepartaian maupun secara pribadi dirinya dengan tegas tidak mendukung CE menjadi calon Gubernur Jambi, kita mempunyai niatan positif untuk membangun negeri Jambi ke depan dan kita membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar cinta dengan negeri ini, bukan hanya dengan cerita penuh retorika dan pencitraan, kalau kita ingin bercerita secara jujur dan fakta
“Kalau anda mau tahu alasan saya tidak mendukung CE sebagai gubernur akan datang, jujur saja menurut saya CE belum mampu untuk membuat perubahan untuk provinsi Jambi ke depan, karena masih banyak PR dan persoalan yang belum dapat diselesaikannya, kalau kita lihat sebagai tolak ukur kita menilai program apa yang telah berhasil untuk merubah perekonomian masyarakat di saat dirinya memimpin Kabupaten Sarolangun sebagai bupati dua periode.
PR pertama dan menjadi PR kita bersama yaitu persoalan batu bara kasus IUP batu bara di Sarolangun, kejagung telah tetapkan 6 tersangka kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan sekira Rp 92,5 miliar.
Kalau soal dampak batu bara saat ini yang jelas masyarakat kota Jambi mendapat dampak lingkungan contoh masyarakat Desa Talangduku hingga saat ini menikmati debu sehingga persoalan debu yang menyelimuti rumah mereka tahun ke tahun tidak ada penyelesaian malah menjadi korban.
Kedua soal program P2DK yang katanya dapat merubah perekonomian masyarakat Kabupaten Sarolangun saya anggap itu gagal, bisa kita lihat dengan kasat mata apakah program itu berhasil yang ada temuan BPK RI pada tahun 2017-2018 33 milyar lebih ke mana?…itu uang APBD murni lho.., tanpa ada pertanggung jawaban.
Karena kalau mengacu ketentuan tehnik dan juknis penyaluran dan penggunaan pada Perbup no 39 tahun 2018 belum ada ketentuan sanksi apabila kades dan lurah salah atau tidak tepat sasaran dalam penggunaan dana P2DK tersebut jadi siapa yang bertanggung jawab, jelas itu dalam Audit hasil pemeriksaan BPK .
Kemudian media sibuk mengangkat cerita pemerintah kabupaten Sarolangun selalu mendapatkan WTP dari BPK RI dalam pengelolaan keuangan daerah, inikan lucu, patut kita pertanyakan BPK RI itu.
Maksud saya jangan ada lagi pembodohan kepada masyarakat
Dari dua sisi itu saja kita bisa lihat apalagi sekelas provinsi Jambi yang akan dipimpin 11 kabupaten kota, saya kira alasan saya untuk sementara cukup itu, ungkapnya.
Penulis :Tholip
